Unras Pertanyakan Dasar Hak Interpelasi, Sejumlah ASN Terciduk Ikut dan Isi Absensi

TORAJA UTARA - Makin menguatnya penjelasan dan pembahasan materi usulan Hak Interpelasi, terhadap kebijakan Pemkab Toraja Utara yang diduga berdampak luas kepada masyarakat, ribuan pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Toraja Utara (AMPTU) seruduk gedung DPRD, Kamis (21/4/2022). 

Unjuk rasa yang dilakukan kemarin Rabu (20/4/2022), dengan mengambil titik kumpul di lapangan bakti Rantepao, diduga kuat melibatkan sejumlah Aparat Sipil Negara baik dari pemerintah kecamatan, kelurahan, dan bahkan dari unsur kepala sekolah, sampai kepala desa, serta turut ikut juga staf khusus Bupati Toraja Utara. 

Baca juga: Sebanyak 226 Pejabat Fungsional Dilantik Pemkab Bantaeng

Tak hanya itu, terpantau jelas sebelum bergerak ke gedung DPRD, para peserta diwajibkan untuk mengisi absensi daftar hadir. 

Bahkan saat penyampaian aspirasi mereka di ruang Paripurna, Ketua DPRD Toraja Utara, Nober Rante Siama, juga mengatakan kepada perwakilan pembawa aspirasi, bahwa semalam sebelum unjuk rasa beredar rekaman audio pertemuan untuk lakukan unjuk rasa yang diduga kuat sifatnya provokatif dari oknum ASN. 

Baca juga: Maros Boyong 2 Penghargaan di Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2021 Tingkat Provinsi Sulsel

"Ini juga soal rekaman yang kami terima yang diduga dalam rekaman tersebut sifatnya provokatif yang mengatakan jika Bupati telah di interpelasi maka itu tidak bisa lagi maju di pilkada berikutnya. Apalagi ini diutarakan oleh seorang ASN, dan jika orang seperti ini dipakai terus maka hancurlah daerah ini", ucap Nober Rante Siama.

Coba cari aturannya yang menjelaskan bahwa jika seorang Bupati sudah di interpelasi, tidak bisa lagi maju mencalonkan di periode berikutnya. Jangan mau di provokasi, lanjutnya. 

Baca juga: Tingkatkan Persentase Capaian Herd Immunity Masyarakat, Bupati Maros Dorong ‘Kebut Vaksinasi’ di Tingkat RT

Sementara, Wakil Bupati yang dikonfirmasi usai mengikuti serangkaian acara di PMTI kemarin, Frederik Viktor Palimbong, mengatakan bahwa mereka para ASN Toraja Utara sudah disampaikan dan sering di ingatkan. 

"Saya sebelumnya sudah sampaikan bahwa jabatan politik itu ada masa dan ada tempatnya, yang terpenting adalah komunikasi dan hubungan yang baik", kata Wabup Frederik V. Palimbong. 

Baca juga: Tahun 2022, ASN Kemendes PDTT Harus Lebih Trampil Dalam Implementasi Program dan Informasi Publik

Kan ASN ada aturan yang membatasi, yang dipedomani. Dan saya sudah wanti wanti bahwa jangan ada ASN ikut terlibat demo, tambahnya. 

Selaku Wabup Toraja Utara, Frederik Viktor Palimbong juga katakan jika itu semua juga sudah di sampaikan dalam apel pagi. 

Baca juga: Bupati Bantaeng Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2021 Jelang Natal dan Tahun Baru

Dan jika ditemukan ada bukti pelanggaran akan itu semua maka ada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Hal ini juga tutur Wabup, jika sudah dikomunikasikan kepada Bupati, dimana jawabannya bahwa Bupati tidak pernah mengarahkan untuk lakukan demo.

(Widian)